TIMES KARANGANYAR, BANDUNG – Produksi Vaksin Nusantara buatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi kontroversi dan perdebatan. Di satu sisi, vaksin tersebut didukung para tokoh hingga mantan menteri pun mengajukan diri menjadi relawan uji klinis.
Di sisi lain, vaksin yang disebut telah dikembangkan di Amerika Serikat menuai penolakan karena disebut diproyeksikan menjadi barang ekslusif. Terkait vaksin Sinovac maupun Nusantara tidak jauh berbeda karena ada keterkaitan pihak asing.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, DPR berencana membuat Pansus membahas ketersediaan vaksin impor. Menurutnya, dinamika vaksin tidak terjadi pada tataran lembaga, melainkan elit politik.
"Sekarang sedang dibahas wacana pembentukan Pansus vaksin impor. Saya sendiri tidak anti vaksin impor. Tapi saya perlu menetapkan posisi : Vaksin dari pemerintah (Sinovac) untuk rakyat, Vaksin Nusantara tidak untuk semua orang," ungkap Farhan, Selasa (20/4/21).
Bahkan Farhan menilai, perdebatan Komisi IX DPR dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal vaksin Nusantara, karena ada sentimen negatif kepada pemerintah.
"Sentimen negatif ini diwarnai dugaan tentang mafia impor vaksin. Walaupun belum ada bukti konkret soal itu. Keberadaan para politisi top Indonesia di RSPAD untuk uji Vaksin Nusantara, bisa menjadi indikasi isu ini," tegas Farhan. (*)
Pewarta | : Iwa Ahmad Sugriwa |
Editor | : Ahmad Sugriwa |