TIMES KARANGANYAR, CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur (Pemkab Cianjur) telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Hal ini sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 dan 8 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta penguatan akses pendidikan bagi kelompok marjinal.

Program ini merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan ditujukan untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem serta kelompok rentan lainnya yang selama ini belum tersentuh pendidikan formal.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Tedy Artiawan, menyampaikan bahwa Cianjur menjadi salah satu daerah yang telah menyatakan kesiapan secara struktural dan administratif dalam mendukung program nasional tersebut.

"Untuk tahap awal, dua lokasi strategis telah disiapkan, yakni di Kecamatan Campaka dan Kecamatan Cibinong, dengan luas total sekitar delapan hektare," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Jumat (18/7/2025).

Dalam hal ini Tedy menjelaskan, lahan tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas permanen yang sesuai dengan standar dan kriteria dari pemerintah pusat.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, konsep Sekolah Rakyat dirancang sebagai pusat transformasi sosial yang mengintegrasikan pendidikan inklusif, pengembangan keterampilan dasar, serta literasi sosial dan ekonomi.

"Tentunya, program ini diharapkan menjadi ruang pemberdayaan yang nyata bagi masyarakat termarjinalkan," ujarnya dengan nada penuh harap.

Lebih jauh kata dia, langkah ini juga menjadi bukti komitmen Pemkab Cianjur dalam memperkecil kesenjangan sosial dan membuka akses layanan dasar secara merata.

"Dengan pendekatan partisipatif dan berorientasi pada kesetaraan, Sekolah Rakyat digadang sebagai awal dari peradaban baru yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga," tandasnya.

Saat ini, Pemkab Cianjur melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tinggal menunggu proses survei lapangan oleh tim Kemensos RI guna memverifikasi kesiapan infrastruktur serta kelengkapan dokumen teknis yang diperlukan. (*)